Insiden Tembakan di Senat Filipina dan Sejarah Senjata Api
Suara tembakan mengguncang kompleks Senat Filipina pada Rabu (13/5/2026), di tengah ketegangan politik yang meningkat. Insiden ini terjadi saat aparat keamanan berusaha menindaklanjuti situasi yang melibatkan Senator Ronald ‘Bato’ dela Rosa, mantan Kepala Kepolisian Nasional yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Dela Rosa merupakan figur sentral dalam perang anti-narkoba yang dijalankan pada era kepresidenan Duterte, kebijakan yang kini menuai perhatian dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi tersebut.
Insiden tembakan ini mempertegas perhatian publik terhadap tingginya kepemilikan senjata api di Filipina, sebuah negara dengan sejarah panjang dalam budaya senjata. Sejarah ini mulai terbentuk pada awal 1900-an ketika Filipina berada di bawah penjajahan Amerika Serikat, yang memberikan izin kepada warga sipil untuk memiliki senjata api berkaliber besar untuk keperluan berburu dan pertahanan diri.
Namun, pada tahun 1972, di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos, aturan kepemilikan senjata diperketat seiring dengan diberlakukannya keadaan darurat militer. Pada masa itu, masyarakat hanya diperbolehkan memiliki satu senapan berkaliber kecil dan satu pistol, keduanya harus dilengkapi lisensi. Kebijakan ini mengalami perubahan pada tahun 2000, ketika Presiden Joseph Estrada mencabut batasan dan memperbolehkan masyarakat memiliki lebih dari satu senjata dengan berbagai jenis dan kaliber.
Pada tahun 2013, pemerintah Filipina kembali menetapkan regulasi baru tentang kepemilikan senjata, yang mengharuskan pemilik senjata berlisensi berusia minimal 21 tahun serta mengikuti seminar keselamatan senjata. Dengan lisensi yang tepat, pemilik dapat memiliki hingga 15 unit senjata, sedangkan kolektor dapat memiliki lebih dari itu. Masa berlaku lisensi juga dirancang untuk mencapai 10 tahun.
Pengaruh budaya senjata di Filipina juga sangat dipengaruhi oleh industri film, terutama film action yang populer. Sebelum menjabat sebagai presiden, Joseph Estrada dikenal sebagai bintang film action yang sering berperan sebagai pahlawan bersenjata. Film-film ini memperkuat citra senjata sebagai simbol keberanian dan status sosial, serta sering menampilkan aksi heroik di tengah kejahatan. Dalam masyarakat, senjata sering kali dipandang sebagai alat perlindungan, meskipun dalam konteks tertentu bisa menjadi sumber konflik, terutama di kalangan geng-geng di daerah miskin.
Korban kekerasan bersenjata di Filipina umumnya bukanlah orang-orang biasa. Banyak dari kasus ini berhubungan dengan masalah uang, dendam, dan politik. Dengan hampir seperempat penduduk Filipina hidup di bawah garis kemiskinan, situasi ini memperburuk kondisi. Beberapa kasus pembunuhan bersenjata bahkan melibatkan pelaku yang melakukan kejahatan demi imbalan yang sangat kecil, seperti yang dialami seorang pembunuh bayaran yang mengaku menerima pembayaran US$500 untuk membantu keluarganya.
