Subsidi DME Dorong Nilai Tambah Energi Domestik

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi mengungkapkan pandangan baru terkait skema subsidi energi nasional, seiring dengan upaya pemerintah untuk mempercepat proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Menurutnya, subsidi untuk proyek DME seharusnya tidak hanya dipandang sebagai beban fiskal, melainkan sebagai investasi yang dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi nasional.

“Jika subsidi tetap ada untuk DME, itu adalah subsidi dari produksi dalam negeri. Sedangkan subsidi untuk LPG berasal dari impor, sehingga tidak memberikan nilai tambah domestik,” jelas Kholid dalam pernyataannya pada Rabu, 13 Mei 2026.

Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG, dengan sekitar 80% dari total kebutuhan nasional, yang setara dengan 7,2 juta ton per tahun, dipenuhi melalui impor. Meski demikian, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah dalam jumlah besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Cadangan batu bara kalori rendah ini dapat dikonversi menjadi DME melalui inisiatif strategis yang sedang dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian groundbreaking proyek hilirisasi ke-2 pada akhir April 2026. Proyek tersebut diharapkan bisa menjadi substitusi bagi LPG dan juga solusi untuk pemanfaatan batu bara stranded yang selama ini minim pasar.

Kholid mengungkapkan, Indonesia memiliki sekitar 600 juta ton batu bara stranded yang dapat dimanfaatkan dengan mengkonversinya menjadi DME. Dia menekankan bahwa pembangunan DME tidak hanya bisa dilihat dari sisi keekonomian jangka pendek, karena proyek ini berhubungan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional, yang merupakan bagian dari visi pemerintahan Prabowo.

Ketergantungan pada impor energi, kata Kholid, menyimpan risiko besar, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah yang dapat mengganggu rantai pasok energi dunia. “Kita mungkin memiliki uang, tetapi jika barangnya tidak tersedia karena gangguan pengiriman, itu bisa memicu krisis energi. Oleh karena itu, sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan sendiri,” tambahnya.

Dia juga menegaskan bahwa perhitungan manfaat proyek DME harus mempertimbangkan aspek net social benefit secara menyeluruh, dan tidak hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME. Jika negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, maka pembangunan kilang dan proyek hilirisasi lainnya tidak akan pernah dianggap layak.

“Jika pertimbangannya murni ekonomi, kita bisa impor saja semuanya. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang,” ujarnya.

Pemerintah saat ini masih mematangkan proyek DME bersama berbagai pihak, termasuk Danantara dan BRIN, terkait kualitas produk serta skema keekonomian agar dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat. Kholid berharap proyek DME dapat mulai berjalan pada 2026, meskipun detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak yang akan mengorkestrasi pengembangannya. “Akan ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan lainnya. Mudah-mudahan DME bisa berjalan tahun ini,” pungkasnya.